Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais foto : Arief/hr

Ratifikasi kerja sama pertahanan RI-Arab Saudi yang kini sedang dibahas di Komisi I DPR RI perlu diperluas dengan membangun kerja sama pertahanan baru bersama negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah (Timteng). Ini penting agar tak menimbulkan kecemburuan politik dan salah persepsi negara-negara Arab terhadap Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais melontarkan pandangannya itu kepada Parlementaria  usai memimpin rapat pembahasan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Arab Saudi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Kerja sama pertahanan ini harus mempertimbangkan perkembangan mutakhir di Timteng yang sedang berebut pengaruh. Terakhir, Pemerintah Arab Saudi sedang menggalang dukungan negara-negara Timteng untuk aksi kontra-terorisme.

Ada 41 negara yang sudah bergabung, tapi Indonesia menolak bergabung. Menurut Hanafi, itu sikap politik yang tepat bagi Indonesia sebagai yang memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. “Jangan sampai ratifikasi ini dipersepsi salah oleh negara-negara Timur Tengah yang sedang bersaing berebut pengaruh. Jangan sampai kita juga berpihak atau terbawa arus oleh pusaran konflik Timur Tengah, sehingga kita dianggap tidak netral,” jelas politisi PAN ini.

Kerja sama pertahanan dengan Saudi, sambung Hanafi, bersifat low profile. Artinya, hanya sebatas kerja sama latihan militer bersama, berbagi informasi intelijen, kerja sama kesehatan, dan bantuan bencana. Ini bukan kerja sama dalam bentuk pakta pertahanan. Untuk menghindari kesalahpahaman negara-negara Timteng lainnya, Hanafi pun mengusulkan agar kerja sama pertahanan bisa dibangun dengan Iran, Mesir, dan negara lainnya yang dianggap strategis bagi Indonesia.

“Betul-betul ini tidak ada kerja sama militer dalam konteks pakta pertahanan. Dan Saudi sendiri  pernah mengajak kita dalam aksi kontra-terorisme, tapi Indonesia menolak. Kita apresiasi itu, karena prinsip politik luar negeri kita bebas aktif. Aliansi kontra-terorisme yang dipimpin Saudi sudah menggalang 41 negara, Brunei dan Malaysia ikut serta. Perkembangan terakhir ini perlu dicermati dalam konteks kehati-hatian,” ucap Hanafi. (mh/sc).